Instruksi Gubernur No. 67 Tahun 2014 yang Hambat Ummat Islam Berkorban

Cara Ahok menghambat ummat Islam berkorban amat halus.

Baca dgn teliti. Caranya halus. Dgn melarang penjualan di trotoar, jalur hijau segala macam, di mana para pedagang hewan kurban jualan? Di Mal? Di situ mereka harus bayar Rp 10-20 juta dulu untuk tempat.Percayalah, pedagang hewan kurban pribumi banyak yang tersingkir karena ini. Harga hewan pun tambah mahal.

Jika anda biasa melihat penjualan hewan kurban 100-200 meter dari rumah anda, sekarang tidak bisa lagi. Anda harus berjalan puluhan km untuk membeli hewan kurban.

Dari segi penjualan saja sudah dipersulit: 

1) melarang kegiatan penampungan dan penjualan hewan pada jalur hijau, taman kota, trotoar dan fasilitas umum;  

http://www.jakarta.go.id/web/produkhukum/category/3

Apa orang yang tinggal di Kebon Nanas Jakarta Timur harus beli hewan kurban di Tanah Abang, kemudian membawa sapinya dgn mobil pickup untuk memotongnya di Rumah Pemotongan Hewan di Cakung dan Pulogadung bersama 500 ribu hewan pekurban lain untuk kemudian membawa kembali ke rumahnya? Di mana 500 ribu orang yang mau berkurban tsb menyewa mobil pick up untuk membawa hewan kurbannya? Berapa biayanya? Ngurus Banjir dan Macet saja tidak becus kok mau nambah masalah?

Jika Ahok bisa mengadakan tempat penjualan dan rumah potong di setiap kampung, baru dah boleh bikin peraturan yang menyulitkan macam itu.

Ahok sudah berulangkali mengatakan/melakukan hal2 yang bertentangan dengan aspirasi ummat Islam. Pelarangan takbir keliling sementara suporter bola yang naik atap mobil dibiarkan, penghilangan kolom KTP, penggantian pakaian jilbab dengan kebaya Betawi di sekolah, dsb.

Orang pesta2 di Monas dibolehkan. Orang Islam yang kurban cuma 2x setahun, sekedar di jalur hijau / lahan kosong saja tidak dibolehkan. Orang boleh olahraga di jalan Thamrin dan Sudirman setiap bulan saat Car Free Day. Orang Islam yang mau jual hewan kurban 2x setahun di pinggir jalan biasa saja harus diusir oleh Satpol PP atas instruksi Ahok. Memangnya Jakarta ini milik nenek moyang Ahok sehingga ummat Islam yang merupakan 80% dari warga Jakarta dilarang memakai fasilitas umum?

Anda bisa mendownload Instruksi gubenurnya di sini:

http://www.jakarta.go.id/web/produkhukum/category/3

Tindakan Ahok jelas melanggar Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 UUD 45 yang menjamin kebebasan beragama. Mudah2an DPRD Jakarta menolak Ahok sbg Gubernur Jakarta karena ini.

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Akan tetapi, bagi orang yang menghalang-halangi kegiatan ibadah yang dilakukan di tempat ibadah, dapat dijerat dengan Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”):

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt510b523eedfba/sanksi-hukum-jika-menghalangi-orang-melaksanakan-ibadah

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 67 TAHUN 2014

TENTANG

PENGENOALIAN PENAMPUNGAN DAN PEMOTONGAN HEWAN Dalam RANGKA

MENYAMBUT IDUL FITRI DAN IDUL ADHA TAHUN 2014/1435 H

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menyambut Idul Fitri dan Idul Adha 2014/1435 H, perlu melakukan

pengendalian terhadap lokasi kegiatan penampungan hewan konsumsi dan hewan kurban

serta meningkatkan koordinasi dalam pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, dengan ini

menginstruksikan :

Kepada

Untuk

KESATU

1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta

2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

3. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Melakukan pengendalian penampungan dan pemotongan hewan dengan

masing-masing tugas sebagai berikut :

1. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu agar:

a. mengatur dan mengendalikan lokasi serta kegiatan penampungan,

penjualan dan pemotongan .hewan konsumsi paketan dan hewan kurban,

meliputi :

1) melarang kegiatan penampungan dan penjualan hewan pada jalur

hijau, taman kota, trotoar dan fasilitas umum;

2) memberikan rekomendasi persetujuan pemasukan ternak ke Provinsi

DKI Jakarta;2

3) memberikan izin kegiatan dan penampungan dan penjualan hewan

(dari lurah setempat); dan

4) menetapkan lokasi resmi untuk kegiatan penampungan dan penjualan

hewan kurban.

b. Melaksanakan sosialisasi tata cara memilih dan memotong hewan sesuai

syariat Islam (Animal Welfare);

c. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran pemotongan hewan

konsumsi paketan dan hewankurban, meliputi :

1) verifikasi kelayakan sarana dan prasarana pemotongan serta

kompetensi juru sembelih hewan;

2) koordinasi dengan Dewan Masjid di masing-masing Kota Administrasi

dalam hal penetapan tempat pemotongan hewan kurban; dan

3) imbauan kepada instansi pemerintah di masing-masing Kota

Administrasi untuk melakukan pemotongan di Rumah Pemotongan

Hewan Ruminantia (RPH-R) Cakung dan Pulogadung Jakarta Timur.

d. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih

(antemortem) dan setelah disembelih (postmortem) di luar Rumah

Pemotongan Hewan (RPH);

e. Melaksanakan· pengawasan dan penertiban serta mencegah daging

paketan dijual kepada masyarakat umum; dan

f. Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang

kepada Gubernur melalui Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI

Jakarta.

2. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta agar:

a. melaksanakan supervisi dan koordinasi pengawasan pemeriksaan

kesehatan hewan konsumsi paketan dan hewan kurban;

b. melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih

(antemortem) dan setelah disembelih (postmortem) di luar Rumah

Pemotongan Hewan (RPH);

c. memberikan imbauan kepada Kepala Dinas Pendidikan u.p. Kepala

Bidang Sekolah Dasar Provinsi DKI Jakarta agar menyelenggarakan

pemotongan hewan kurban di Rumah Pemotongan Hewan Ruminantia

(RPH-R) Cakung dan Pulogadung Jakarta Timur;

d. melaksanakan koordinasi dengan Dewan Masjid dan Dinas Pendidikan

u.p. Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah

Atas (SMA) untuk mensosialisasikan standar minimal tempat

pemotongan hewan kurban dan juru sembelih halal di masjid/sekolah;

e. berkoordinasi dengan PD Dharma Jaya dalam hal menyiapkan lokasi

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Cakung dan Rumah Pemotongan

Hewan (RPH) Pulogadung untuk kegiatan penampungan, penjualan dan

pemotongan hewan; dan

f. melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah...

KEDUA

3

3. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta agar:

a. melaksanakan pelayanan kebersihan di tempat penampungan, penjualan

dan pemotongan hewan kurban; dan

b. melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang

kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian.

4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar:

a. mengatur dan mengendalikan lokasi pemotongan hewan kurban di

sekolah, meliputi :

1) meiarang kegiatan pemotongan hewan kurban di lokasi sekolah

pendidikan dasar;

2) membuat instruksi kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar agar

menyelenggarakan pemotongan hewan kurban di Rumah

Pemotongan Hewan Ruminantia (RPH-R) Cakung dan Pulogadung

Jakarta Timur; dan

3) menetapkan tempat pemotongan hewan kurban di Sekolah

Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas berdasarkan

standar minimal tempat pemotongan hewan kurban dan juru sembelih

halal.

b. melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang

kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian.

5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar:

a. melaksanakan penertiban lokasi penampungan dan penjualan hewan

kurban tidak resmi; dan

b. melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang

kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian.

6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, membantu

mengoordinasikan kepada para Camat dan Lurah mengenai pengaturan dan

pengendalian lokasi serta kegiatan penampungan dan penjualan hewan

kurban.

7. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta, membantu persiapan,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja DAERAH (APBD) Tahun 2014 melalui

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja

Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

padatanggal 17 Juli 2014