Pejabat Boros dan Kemelaratan Rakyat

92 orang mati kelaparan di Yakuhimo Papua VS Rp 46 Milyar biaya Pelantikan anggota DPR

Orang yang boros adalah saudara setan, begitu firman Allah SWT.

”Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” [Al Israa’:26-27]

Sering pemerintah menaikkan berbagai tarif/harga kebutuhan masyarakat seperti BBM, Listrik, PAM, biaya pendidikan di PTN dan SMUN dengan dalih tidak punya cukup uang. Padahal pemerintah menerima pajak dari rakyat seperti PPN, PPH, PBB, STNK, dsb yang besarnya mencapai lebih dari 50% APBN!

Pemerintah meminta rakyat untuk berhemat.

Harga-harga barang melonjak sehingga tidak terbeli rakyat. Ini beda dengan pemerintah Arab Saudi yang tidak pernah menaikkan harga barang seperti BBM sehingga harga sekaleng minuman (misalnya Pepsi Cola/Jeruk) dari tahun 1983 hingga 2009 tetap 1 real. Akibatnya rakyat Indonesia yang mayoritas bukan pegawai negeri yang gajinya tidak naik sebesar kenaikan harga barang hidup dalam kemiskinan. Sebagai contoh 92 orang mati kelaparan di Yakuhimo, Papua. Belum lagi berbagai kelaparan di daerah lainnya.

Di sisi lain tak jarang para pejabat begitu boros menghambur-hamburkan uang rakyat seperti biaya pelantikan anggota DPR dan DPD yang mencapai Rp 46 milyar lebih. Belum lagi berbagai studi banding yang nantinya dilakukan meski hasilnya tidak jelas. Untuk para pejabat, pemerintah seolah-olah punya dana yang tidak terhingga.

Seharusnya uang rakyat justru dipakai untuk membantu fakir miskin. Bukan untuk dihambur-hamburkan secara boros oleh para pejabat.

Kelaparan Yahukimo, Menkokesra Panggil Bupati

Rabu, 16 September 2009, 09.36 WIB

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Abu Rizal Bakrie memanggil Bupati Yahukimo Papua, Ones Pahabol untuk dimintai klarifikasi kasus kelaparan yang melanda sejumlah  distrik di kabupaten Yahukimo. Kelaparan tersebut telah menyebabakan sekitar 92 orang meninggal selama periode Januari - Agustus 2009.

Baca selengkapnya di:

http://www.kompas-tv.com/content/view/21181/2/

Rakyat, Inilah Total Biaya Pelantikan Wakil Anda di Senayan!

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Selasa, 29 September 2009 | 15:04 WIB

Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelantikan anggota DPR dan DPD periode  2009-2014 pada 1 Oktober mendatang menjadi perhelatan tiga lembaga, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketiga lembaga itu menganggarkan biaya yang jumlahnya luar biasa besar.

Total biaya untuk pelantikan yang hanya akan berlangsung beberapa jam itu mencapai Rp 46,049 miliar. Berikut adalah rincian anggaran yang berasal dari keuangan negara tersebut, bersumber dari Indonesia Budget Centre (IBC):

1. Anggaran KPU: Rp 11 miliar

Angka ini jauh lebih besar dari pelantikan tahun 2004 sebesar Rp 7 miliar, naik sebesar 36 persen. Untuk pelantikan ini, setiap anggota DPR menelan biaya sebesar Rp 15,89 juta.

- Biaya menginap di Hotel Sultan selama 4 hari @Rp4,2 juta x 692 orang =Rp 2,9 miliar

- Sewa kendaraan @Rp 63 juta x 4 hari =Rp 252 juta

- Biaya beli tas @Rp 167.000 x 692 =Rp 115 ,5 juta

- Uang saku @Rp 2 juta x 692 =Rp 1,38 miliar

- Biaya pakaian penjemputan (jas, jaket, batik, hem) = Rp 149 ,9 juta

- Biaya lain-lain Rp 6,22 miliar guna membiayai konsumsi petugas lapangan, biaya transportasi anggota DPR dan DPD.

2. Anggaran DPR/Setjen: Rp 28, 504 miliar

- Perjalanan pindah ke Jakarta @Rp50,35 juta x 560 orang =Rp 28,2 miliar (dana ini dianggap tidak perlu, duplikasi)

- Bantuan logistik untuk petugas Polri selama 3 hari =Rp 138 juta (duplikasi dengan anggaran Polri)

- Biaya protokoler pelantikan = Rp 112 ,5 juta

- Honor rohaniawan = Rp 56,2 juta

3. Anggaran DPD/Setjen = Rp 6, 545 miliar (anggaran ini naik sekitar 17 persen atau Rp 949 juta dari DIPA awal sebesar Rp 5,6 miliar)

- Biaya pembuatan PIN @Rp 9 juta x 132 = Rp 1,2 miliar (dinilai terlalu mahal)

- Biaya orientasi sebelum dilantik @Rp 22,7 juta x 132 orang = Rp 3 miliar (duplikasi dengan orientasi KPU)

- Biaya purnatugas (transport dan akomodasi) @Rp 10,4 juta x 100 anggota =Rp 1,04 miliar

- Biaya pengambilan sumpah/janji @Rp 9,8 juta x 132 anggota = Rp 1,3 miliar

Dengan total anggaran Rp 46, 049 miliar, maka setiap anggota DPR dan DPD rata-rata menghabiskan Rp 66,54 juta.

Koordinator Indonesia Budget Centre (IBC) Arif Nur Alam mengatakan, dari puluhan miliar anggaran tersebut, terdapat beberapa pos yang seharusnya bisa dihemat. Ia mencontohkan, biaya penjemputan dan penginapan bisa dihemat ratusan juta rupiah jika 204 anggota yang berdomisili di Jakarta tak ikut diinapkan di hotel mewah.

"Pelantikan adalah tahap akhir pemilu sehingga alokasi di Setjen DPR dan DPD tidak perlu terlalu besar. Alokasi yang tinggi ini menunjukkan fungsi anggaran tidak baik dan menyakiti hati rakyat," kata Arif di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).

Baca selengkapnya di:

http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/09/29/1504516/rakyat.inilah.total.biaya.pelantikan.wakil.anda.di.senayan