Selama Kekayaan Alam Dirampas Asing Indonesia Akan Terus Miskin

Kenapa Pesawat dan Helikopter TNI Indonesia sering jatuh sehingga lebih dari 150 orang tewas di tahun 2008-2009?

Kenapa 11,5 juta rakyat Indonesia menderita busung lapar atau gizi buruk?

Kenapa 120 juta rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan (versi Bank Dunia)?

Kenapa seluruh Lembaga Amal Zakat hanya mampu mengumpulkan dana kurang dari Rp 1 trilyun sementara menurut PENA pada tahun 2008 berbagai perusahaan asing menikmati Rp 2.000 trilyun dari hasil kekayaan alam Indonesia?

Kenapa meski SD-SMP gratis tapi SMU dan Perguruan Tinggi Negeri justru mahal dan tidak terjangkau bagi rakyat miskin?

Kenapa pelayanan kesehatan umum di Indonesia sangat mahal dan tidak terjangkau?

Kenapa korupsi merajalela di Indonesia?

Kenapa rel kereta api dan kabel telpon dicuri?

Kenapa penculikan anak sering terjadi, begitu pula perampokan yang tak jarang menimbulkan korban jiwa?

Kenapa Hutang Luar Negeri Indonesia terus meningkat dari Rp 1.200 trilyun di tahun 2004 jadi Rp 1.600 trilyun di tahun 2009?

Kenapa Indonesia selalu bergantung pada Investor Asing dan jika tak ada Investor Asing datang maka pembangunan tidak berjalan?

Jawaban dari semua pertanyaan di atas adalah karena Indonesia tidak punya cukup uang.

Akibatnya, mayoritas rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan. Sebagian dari mereka terpaksa mencuri, menculik, merampok dan sebagainya untuk mendapatkan uang. Seorang anggota Kapak Merah yang didor polisi berkata, “Biarlah saya ditembak mati. Habis saya cuma lulus SD. Cari kerja susah. Jadi merampok guna mendapatkan uang”

Pemerintah tidak bisa membeli pesawat dan helikopter baru untuk menggantikan pesawat dan helikopter lama yang umurnya sudah 30 tahun lebih. Pemerintah hanya bisa memberi bantuan Rp 100 ribu/bulan untuk kurang dari 40 juta rakyat Indonesia. Itu pun BLT tidak bisa berjalan rutin setiap bulan. Pemerintah tidak bisa membiayai penuh pendidikan dan kesehatan sehingga mayoritas rakyat Indonesia meski tergolong miskin versi Bank Dunia harus membayar mahal untuk pendidikan dan kesehatan.

Dengan mahalnya biaya pendidikan di SMU dan Perguruan Tinggi Negeri, maka jika zaman ORBA mayoritas rakyat lulusan SMA, maka dalam 5-10 tahun mendatang jika kebijakan Ekonomi tidak berubah rata-rata pendidikan hanya lulus SMP saja.

Karena pemerintah tidak punya cukup uang, maka terpaksa harus berhutang dan menggantungkan pada datangnya Investor Asing. Jika tidak, pembangunan tidak akan jalan. Menurut penganut paham Ekonomi Neoliberalisme tanpa hutang tidak mungkin ada pembangunan. Padahal kalau hutang sudah membukit dan si peminjam sampai mendikte bangsa Indonesia untuk menyerahkan kekayaan alam dan menjual BUMN yang dimiliki serta menaikkan berbagai harga yang menyengsarakan rakyat, itu sudah tidak sehat lagi.

Hutang Indonesia yang sudah mencapai 68% dari GNP jelas sudah sangat besar dibanding Singapura yang hanya 14%, Arab Saudi 11%, Iran 8%, atau bahkan Malta yang 0%! Jangan “Besar Pasak daripada Tiang!” begitu kata-kata yang bijak dari nenek moyang kita.

Korupsi merajalela di negara kita karena gaji pejabat dan pegawai negeri di Indonesia sangat kecil. Menurut seorang staf Bappenas, GAJI POKOK pejabat tertinggi hanya Rp 3 juta. Padahal di AS, gaji pengantar Pizza saja yang menurut ukuran sana miskin, mencapai Rp 14 juta. Itu pun belum termasuk Tips!

Gaji Presiden Indonesia kurang dari Rp 70 juta/bulan. Kekayaan Presiden SBY “hanya” RP 8,5 milyar! Padahal gaji CEO Chevron (satu perusahaan migas asing yang beroperasi di Indonesia) mencapai US$ 7,8 juta/tahun atau Rp 7,1 milyar/bulan. Artinya dalam 30 tahun masa kerja, CEO perusahaan migas asing ini pendapatannya mencapai  Rp 2,5 trilyun! Itu baru satu orang. Kalau Direksi ada 5 orang dan komisaris ada 5 orang, semuanya bisa mendapat Rp 12 trilyun. Darimana uang untuk menggaji mereka sebesar itu? Di antaranya ya dari minyak dan gas Indonesia!

Coba anda bayangkan, jika Dirut perusahaan migas asing total gajinya mencapai Rp 2,5 trilyun, sementara Dirut BUMN Pertamina hanya Rp 100 juta/bulan atau Rp 36 milyar, mana yang lebih banyak mengambil uang dari kekayaan alam Indonesia? Tentu Dirut perusahaan asing bukan? Bahkan seandainya Dirut BUMN itu korupsi Rp 1 trilyun pun tetap saja lebih banyak uang yang diambil Dirut perusahaan asing dari bumi Indonesia dengan gaji raksasanya yang “legal.”

Silahkan lihat Daftar Perusahaan Terkaya versi Forbes 500:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_companies_by_revenue

1. Exxon Mobil, pendapatan $390.3 billion/tahun, gaji CEO, Rex W. Tillerson, $4.12M/tahun

3. Shell, pendapatan $355.8 billion/tahun, gaji CEO, Jeroen van der Veer, €7,509,244

4. British Petroleum, pendapatan $292 billion/tahun, gaji CEO, Tony Hayward, $4.73M

6. Total S.A., pendapatan $217.6

7. Chevron Corp., pendapatan 214.1 billion/tahun, gaji CEO, David J. O'Reilly, $7.82M

8. Saudi Aramco (BUMN Saudi), pendapatan $197.9 billion/tahun

10. ConocoPhillips, pendapatan $187.4 billion/tahun, gaji CEO, James Mulva, $6.88M

Total dari perusahaan itu saja (10 perusahaan teratas versi Forbes 500) yang juga beroperasi di Indonesia mengelola kekayaan alam kita, itu US$ 1.655 milyar atau sekitar 17 ribu trilyun/tahun. Di antaranya berasal dari kekayaan alam Indonesia. Jumlah itu 17 kali lipat dari APBN Indonesia tahun 2009 yang hanya mencapai Rp 1.037 Trilyun.

Dari data di atas, cukup aneh jika Indonesia yang katanya untuk Migas dapat 85% (kalau Pertambangan lain Indonesia memang cuma dapat 15%) dan asing cuma 15% ternyata dapat tidak lebih dari Rp 350 trilyun/tahun dari Migas sementara 6 perusahaan migas tersebut yang “cuma” dapat 15% bisa mendapat Rp 17.000 Trilyun! Atau 5.600% lebih! Menurut nalar saya itu tidak masuk di akal.

Itu belum dari berbagai perusahaan lain seperti Freeport, Newmont, BHP, dsb yang menguasai emas, perak, tembaga, nikel, dsb di Indonesia. Bisa jadi total penerimaan mereka sekitar Rp 30 Ribu Trilyun/tahun.

Ada yang menyebut bahwa selain yang 15% itu, pihak asing juga mengklaim “Cost Recovery” untuk eksplorasi migas dan juga operasional sehingga besarnya bisa mencapai 30-40%. Selain itu besar migas yang diproduksi juga tidak jelas. Amien Rais berkata, “Jika dari perusahaan migas langsung gasnya disalurkan melalui pipa ke Singapura, bagaimana kita tahu berapa gas yang sebenarnya diproduksi?”

Perbedaan signifikan besarnya angka pendapatan yang diperoleh 6 perusahaan Migas dengan minimnya pendapatan yang diperoleh bangsa Indonesia harusnya menjadi satu indikasi yang harus diinvestigasi.

Arab Saudi cukup cerdas menasionalisasi perusahaan Aramco tahun 1974, Chavez presiden Venezuela juga menasionalisasi perusahaan migas di sana sehingga Venezuela yang merupakan negara penghutang terbesar, sekarang rasio hutangnya hanya kurang dari 40% total GDPnya. Di bawah Indonesia yang rasio hutangnya sudah mencapai 68% dari GDP dan terus bertambah sekitar Rp 100 trilyun/tahun. Kuwait dan Qatar juga mengandalkan BUMN mereka untuk mengelola kekayaan alamnya sehingga tidak bocor ke asing.

Akibatnya negara mereka makmur. Ketika saya tinggal di Arab Saudi selama 6 bulan di rumah satu warga negaranya, di sana bukan cuma bensin lebih murah, tapi sekolah, listrik, rumah sakit gratis. Bahkan di sana kalau kuliah diberi uang saku.

Negara-negara yang maju/makmur seperti AS, Inggris, Perancis, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dsb itu tidak pernah menyerahkan kekayaan alam mereka ke asing. Mereka mengelola sendiri kekayaan alam mereka. Qatar dan Kuwat meski SDMnya sedikit, mereka tetap buat BUMN sendiri. Tenaga ahli mereka cari dari luar negeri termasuk dari Indonesia. Coba lihat Kompas Sabtu-Minggu di kolom lowongan kerja, banyak iklan lowongan kerja dari BUMN Qatar, Kuwait, dsb yang mencari ahli migas dari Indonesia. Dan memang SDM Migas Indonesia cukup ahli dan melimpah karena sebagian besar pekerja di perusahaan migas asing di Indonesia juga merupakan putra-putri Indonesia

Selama kekayaan alam Indonesia masih dinikmati oleh asing, Indonesia tidak akan pernah bebas dari kemiskinan.

Tidak ada satu bangsa pun yang maju dan sejahtera yang menyerahkan kekayaan alamnya ke pihak asing. Jika kita lihat negara-negara yang maju/makmur seperti AS, Inggris, Perancis, Jerman, Swis, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Venezuela, dan sebagainya, mereka tidak mau menyerahkan kekayaan alamnya ke pihak asing. Harusnya ekonom Indonesia berjuang agar Indonesia bisa mandiri. Bisa berdikari.

Bukan justru membujuk rakyat/pemerintah agar Indonesia tidak mandiri dan bergantung kepada perusahaan2 asing yang ternyata justru memperkaya perusahaan dan direksi mereka sendiri

Oleh karena itu, dari Rp 30 Ribu Trilyun/tahun yang didapat perusahaan-perusahaan asing tersebut, bisa jadi 10-20% berasal dari kekayaan alam Indonesia atau minimal Rp 3.000 Trilyun/tahun.

Saat ini APBN Indonesia hanya sekitar Rp 1.000 trilyun untuk 240 juta rakyat Indonesia. Artinya tiap orang hanya mendapat sekitar US$ 34/bulan. Masih di bawah garis kemiskinan Bank Dunia yang US$ 60/bulan/orang. Tak heran Indonesia tidak punya cukup uang untuk mensejahterakan rakyat, memberi pendidikan yang terjangkau dari SD hingga Perguruan Tinggi, memberi layanan Rumah Sakit yang terjangkau, Pembaruan Alutsista, menyelamatkan anak-anak jalanan, dan sebagainya.

Faisal, Raja Arab Saudi, menasionalisasi perusahaan migas Aramco sehingga menjadi BUMN di tahun 1974. Sejak itu pendapatan negara Arab Saudi meningkat drastis dan bisa memberikan pendidikan gratis bagi rakyatnya dari SD hingga Perguruan Tinggi. Rumah Sakit dan Listrik juga diberikan gratis. Sementara Bensin di sana hanya Rp 700/liter.

Venezuela yang sebelumnya merupakan satu negara penghutang terbesar dan miskin, ketika Hugo Chavez menjadi presiden, menasionalisasi berbagai perusahaan migas dan pertambangan sehingga pendapatannya bertambah. Hutang luar negeri Venezuela saat ini tinggal 40% dari GDP. Ini lebih baik ketimbang hutang Indonesia yang sudah mencapai 68% dan terus bertambah hampir Rp 100 trilyun/tahun setiap tahun. Venezuela bahkan memberi pinjaman ke beberapa negara dan mensubsidi rakyat miskin di AS dengan minyak murah.

AS, Inggris, Perancis, Belanda, dsb maju dan makmur karena selain mengelola kekayaan alamnya sendiri, mereka juga menguras kekayaan alam negara lain. Tak heran jika Anggaran Belanja Militer AS saja mencapai US$ 655 Milyar/tahun atau Rp 6.550 Trilyun/tahun sementara Anggaran Belanja Militer Indonesia cuma Rp 36 Trilyun saja. Kurang dari 1% anggaran AS!

Bayangkan seandainya Indonesia mandiri dan mendapat tambahan Rp 3.000 trilyun dari hasil kekayaan alamnya sehingga APBN kita menjadi Rp 4.000 trilyun/tahun. Artinya ada US$ 138/bulan untuk setiap orang. Seluruh penduduk Indonesia bisa lepas dari garis kemiskinan VERSI BANK DUNIA yang US$ 60/bulan. Indonesia bisa melunasi hutangnya yang Rp 1.600 trilyun dengan mudah. Indonesia tidak perlu menunggu-nunggu “INVESTOR ASING” untuk membangun negerinya.

Segala janji bahwa pendidikan murah, layanan Rumah Sakit murah, pembaruan alutsista, atau pun mensejahterakan rakyat itu hanya omong kosong belaka jika Presiden kita tidak mau mandiri mengelola kekayaan alam Indonesia. Indonesia tidak akan punya cukup uang selama hasil kekayaan alam kita yang menikmati justru Kompeni-kompeni gaya baru yang didukung oleh pemerintah mereka.

Lihat video di mana Kompeni gaya baru yang didukung AS dan Inggris turut campur untuk menguasai kekayaan alam Indonesia sehingga 1 juta korban tewas:

http://www.youtube.com/watch?v=tvnEc48A7yM

Indonesia butuh pemimpin yang bijak dan berani seperti Raja Faisal dari Arab Saudi dan Hugo Chavez dari Venezuela yang berani menasionalisasi perusahaan pertambangan asing dan mandiri mengelola kekayaan alamnya.

Di bawah adalah sebagian hasil kekayaan alam Indonesia. Indonesia masih punya banyak kekayaan alam yang melimpah selain statistik di bawah.

BUMN yang Menguntungkan Negaranya:

Norway’s economy is a mixed one of public and private enterprises. Although the economy is based on free-market principles, the government exercises considerable supervision and control. The state owns railroads and most of the public utilities, and state-owned enterprises largely control the vital oil and natural gas sectors.

Microsoft ® Encarta

http://encarta.msn.com/encyclopedia_761556517_5/norway.html

About PETRONAS

PETRONAS, the acronym for Petroliam Nasional Berhad, was incorporated on 17 August 1974 under the Companies Act 1965. It is wholly-owned by the Malaysian government and is vested with the entire ownership and control of the petroleum resources in Malaysia through the Petroleum Development Act 1974.

Over the years, PETRONAS has grown to become a fully-integrated oil and gas corporation and is ranked among FORTUNE Global 500's largest corporations in the world. PETRONAS has four subsidiaries listed on the Bursa Malaysia and has ventured globally into more than 32 countries worldwide in its aspiration to be a leading oil and gas multinational of choice.

http://www.petronas.com.my/internet/corp/centralrep2.nsf/frameset_corp?OpenFrameset

1973

Saudi Arabia's Government acquires a 25 percent participation interest in Aramco.

1975

Master Gas System project is launched.

1980

Saudi Government acquires 100 percent participation interest in Aramco, purchasing almost all of the company's assets.

http://www.saudiaramco.com/irj/portal/anonymous?favlnk=%2FSaudiAramcoPublic%2Fdocs%2FAt+A+Glance%2FOur+Story&ln=en

China National Petroleum Corporation

China National Petroleum Corporation was established on September 17, 1988 on the basis of the Ministry of Petroleum Industry, mainly in charge of oil and gas upstream operations. It is a state oil company endowed with certain governmental administrative functions. http://www.cnpc.com.cn/en/aboutcnpc/companyprofile/history/default.htm

Crude Petroleum Production (thousand barrels/year)
No	Country	Production	Non BUMN Production	Description
1	Saudi Arabia	2.788.463	BUMN
2	Russia	2.705.835	2.705.835	BUMN?
3	United States	2.098.560	2.098.560	National Company
4	Iran	1.258.031	BUMN
5	China	1.238.070	1.238.070	BUMN?
6	Mexico	1.160.479	1.160.479
7	Norway	1.092.157	BUMN
8	Venezuela	951.091	BUMN
9	United Kingdom	837.053	837.053	National Company
10	Canada	792.812	792.812	National Company
11	Nigeria	773.549	773.549
12	United Arab Emirates	760.449	760.449
13	Iraq	738.901	738.901
14	Kuwait	691.842	BUMN
15	Brazil	531.509	531.509
16	Libya	481.590	481.590
17	Algeria	477.007	477.007
18	Indonesia	462.782	462.782
19	Oman	327.528	327.528
20	Angola	327.399	327.399
21	Kazakhstan	298.906	298.906
22	Argentina	276.510	276.510
23	Malaysia	255.113	255.113
24	Qatar	248.045	BUMN
25	India	242.801	242.801
26	Egypt	230.605	230.605
27	Australia	228.634	228.634
28	Colombia	210.727	210.727
29	Syria	186.571	186.571
30	Yemen	161.911	161.911
31	Ecuador	143.371	143.371
32	Denmark	135.421	135.421
33	Vietnam	124.037	124.037
34	Azerbaijan	113.322	113.322
35	Gabon	91.751	91.751
36	Congo (ROC)	91.021	91.021
37	Sudan	87.210	87.210
38	Equatorial Guinea	77.638	77.638
39	Turkmenistan	65.588	65.588
40	Brunei	59.536	59.536
41	Thailand	46.446	46.446
42	Trinidad and Tobago	44.501	44.501
43	Romania	43.830	43.830
44	Peru	35.380	35.380
45	South Korea	33.140	33.140
46	Italy	31.178	31.178
47	Uzbekistan	29.013	29.013
48	Tunisia	27.689	27.689
49	Ukraine	27.543	27.543
50	Cameroon	25.501	25.501
51	Germany	25.152	25.152
52	Papua New Guinea	20.145	20.145
53	Pakistan	18.356	18.356
54	Cuba	17.275	17.275
55	Turkey	17.048	17.048
56	Netherlands, The	16.922	16.922
57	Belarus	13.334	13.334
58	Bahrain	12.784	12.784
59	Bolivia	11.748	11.748
60	New Zealand	11.100	11.100
61	France	9.832	9.832
62	Hungary	8.793	8.793
63	Philippines	8.588	8.588
64	Congo (DRC)	8.279	8.279
65	Croatia	8.036	8.036
66	South Africa	7.121	7.121
67	Austria	6.787	6.787
68	Côte d'Ivoire	6.715	6.715
69	Guatemala	6.573	6.573
70	Poland	6.114	6.114
71	Myanmar	5.479	5.479
72	Serbia and Montenegro	5.114	5.114
73	Belgium	4.383	4.383
74	Suriname	3.653	3.653
75	Lithuania	3.229	3.229
76	Czech Republic	2.738	2.738
77	Ghana	2.557	2.557
78	Spain	2.402	2.402
79	Albania	2.323	2.323
80	Bangladesh	2.192	2.192
81	Chile	2.192	2.192
82	Japan	1.948	1.948
83	Estonia	1.863	1.863
84	Singapore	1.461	1.461
85	Sweden	1.461	1.461
86	Greece	1.155	1.155
87	Georgia	731	731
88	Portugal	731	731
89	Kyrgyzstan	731	731
90	Kenya	365	365
91	Ireland	365	365
92	Panama	365	365
93	Slovakia	365	365
94	Dominican Republic	365	365
95	Bulgaria	365	365
96	Barbados	365	365
97	Benin	365	365
98	Switzerland	365	365
99	Morocco	183	183
100	Tajikistan	91	91
101	Israel	37	37
102	Jordan	15	15
103	Slovenia	7	7
	Total	24.458.709	17.429.080
	Value in US$		1.220.035.600.000
	Value in Rp		12.200.356.000.000.000
	15% of Sharing		1.830.053.400.000.000
Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Natural Gas Production
(Billion cu feet)
1	Russia	21.012	BUMN
2	United States	19.917	19.917
3	Canada	6.639	6.639
4	United Kingdom	3.602	3.602
5	Algeria	2.790	2.790
6	Iran	2.649	BUMN
7	Netherlands, The	2.649	2.649
8	Indonesia	2.472	2.472
9	Norway	2.401	BUMN
10	Uzbekistan	2.048	2.048
11	Saudi Arabia	2.013	BUMN
12	Turkmenistan	1.907	1.907
13	Malaysia	1.730	1.730
14	United Arab Emirates	1.519	1.519
15	Mexico	1.342	1.342
16	Argentina	1.271	1.271
17	Australia	1.271	1.271
18	China	1.165	1.165
19	Qatar	1.059	BUMN
20	Venezuela	1.059	BUMN
21	Egypt	953	953
22	India	883	883
23	Pakistan	812	812
24	Germany	777	777
25	Thailand	671	671
26	Ukraine	636	636
27	Trinidad and Tobago	600	600
28	Oman	530	530
29	Italy	530	530
30	Nigeria	494	494
31	Romania	459	459
32	Kazakhstan	459	459
33	Brunei	388	388
34	Bangladesh	388	388
35	Bahrain	318	318
36	Brazil	283	283
37	Denmark	283	283
38	Kuwait	283	BUMN
39	Myanmar	283	283
40	New Zealand	212	212
41	Libya	212	212
42	Poland	212	212
43	Colombia	212	212
44	Bolivia	212	212
45	Syria	212	212
46	Azerbaijan	177	177
47	Hungary	106	106
48	Japan	106	106
49	Iraq	71	71
50	Croatia	71	71
51	France	71	71
52	Austria	71	71
53	South Africa	71	71
54	Tunisia	71	71
55	Philippines	71	71
56	Vietnam	71	71
57	Angola	35	35
58	Chile	35	35
59	Côte d'Ivoire	35	35
60	Equatorial Guinea	35	35
61	Ireland	35	35
62	Serbia and Montenegro	35	35
63	Spain	35	35
			62.543